Halal dan Syariah dalam Berinvestasi

 

Halal dan Syariah dalam Berinvestasi

Banyak yang belum mengetahui tentang penjualan direct selling berbasis syariah, padahal penduduk Indonesia mayoritasnya adalah muslim. Karena itu di hari ke dua talkshow APLI Indonesia kita akan membahas Produk Halal Syariah dalam Berinvestasi dengan narasumber Dr. Moch Bukhori Muslim, LC., MA Ketua Bidang Indusrti Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN-MUI. 

Sebelum melangkah lebih jauh kami akan menjelaskan mengenai APLI yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia yang sudah berkolaborasi dengan Dewan Syariah Nasional MUI, dimana perusahaan yang bergabung di APLI produknya harus bersertifikat HALAL dengan sistem syariah. Ada 4 strategi utama percepatan pertumbuhan ekonomi syariah yang difokuskan oleh pemerintah untuk mencapai negara Indonesia dijadikan sebagai pusat halal dunia :

1.     Penguatan halal value chain

2.     Penguatan sektor keuangan syariah  

3.     Penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

4.     Penguatan di bidang ekonomi digital

 

Kenapa adanya UU No.33 tahun 2014? 

Pemerintah membuat Undang undang untuk setiap orang yang ingin membuka perusahaan telah diatur dalam UU No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dengan system syariah. Karena itu kenapa adanya UU No.33 /2014, jawaban-nya untuk mengamanatkan bahwa semua produk yang akan dijual harus bersertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

 

Dr. Moch Bukhori Muslim

Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal untuk produk? 

Dr. Moch Bukhori Menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang ingin produknya diberi sertifikat halal harus mempunya 12 kreteria sebagai berikut :

1. Perusahaan disahkan dan diawasi DSN MUI

2. Adanya DPS-nya

3. Produknya Riil dan halal

4. Orientasi bisnis perusahaan adalah jual beli produk bukan sekedar recruit anggota

5. Akadnya sesuai syariah, jelas dan terbebas dari masyir, gharar, riba dzulm dan menjujung etika

6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota atau mitra usaha harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi sesuai dengan target penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan

7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara regular tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang dan jasa

8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra

9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya

10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan cara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah antara anggota pertama dengan anggota berikutnya

11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang lain

12. Tidak melakukan kegiatan money game.

Talkshow Apli Indonesia Hari ke 2

Selain itu ada lima hal yang bisa membuat perusahaan masuk ke kriteria syariah :

1. Produk yang dijual oleh perusahaan Direct Selling yang berupa produk-produk halal dan sudah terjamin aman untuk kesehatan dari BPOM

2. Sistem dalam perusahaan Direct Selling harus memenuhi kriteria syariah

3. Tidak boleh ada passive income, walaupun sudah diposisi tinggi, harus tetep melakukan pembelian di store terdekat bukan menunggu hasil dari member-nya

4. Tidak melakukan transaksi riba, dalam hal ini sebaik-nya memperhatikan apakah perusahaan Direct Selling benar-benar menjual produk halal atau tidak

5. Tidak menghalalkan segala cara sehingga bisa mendzolimi orang lain 

Selain perusahaan diatur oeh UU no. 33 Tahun 2014, menurut PP No.29 tahun 2021 bahwa Hak Distribusi Eksklusif disematkan pada perusahaan penjualan langsung contohnya perusahaan Direct Selling mendaftarkan produknya ke BPOM dengan kategori obat tradisional, suplemen kesehatan, pangan dan kosmetik. Setelah mendapatkan izin edar, maka perusahaan bisa langsung melakukan direct selling

 

Edukasi kepada masyarakat

Sebagai penutup, ibu Andam memberikan apresiasi dukungan kepada BPOM yang selama ini diberikan kepada Industri Penjualan Langsung, terutama selama pandemi Covid-19 memberikan layanan percepatan registrasu terutama untuk produk-produkkesehatan yang menunjang percepatan penanggulangan pandemi. 

Jadilah pembeli yang cerdas dalam hal pembelian suatu produk, antara lain cek kemasan, cek label, produk harus terdaftar di Badan POM dengan melihat izin edar-nya dan pastikan produk tidak kadaluarsa.

 

Salam Blogger

Sumiyati Sapriasih

Wa No.085779065707

Email : sumiyatisapriasih@yahoo.com